Nikah Sirih

BAB II. PEMBAHASAN

 

1. Pengertian nikah siri.

 

Dulu apa yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan sesuai dengan syariat, tapi saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan itu dari khalayak ramai. Sedangkan saat ini nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi tapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sehingga tidak terdaftar di KUA maupun catatan sipil. Selain itu ada banyak definisi nikah siri yang di pahami masyarakat Indonesia saat ini antara lain:

ü  Pernikahan tanpa wali

ü  Pernikahan yang sah menurut agama tapi tidak dicatatkan dalam lembaga negara.

ü  Pernikahan yang dirahasiakan karena sebab tertentu

 

2. Alasan Orang Melakukan Nikah Siri

 

Ada banyak hal yang menyebabkan orang kemudian memutuskan untuk menikah siri, antara lain:

ü  Adanya pihak yang tidak setuju.

Alasan ini banyak digunakan pasangan yang melakukan nikah siri. Ketidak setujuan biasanya berasal dari orang tua pihak perempuan atau laki-laki, sehingga dirasa tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan cara normal.

ü  Menganggap absah pernikahan tanpa wali. (untuk nikah siri yang diartikan sebagai pernikahan tanpa wali)

ü  Tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

ü  Terbatasnya pengetahuan

ü  Terganjal status.

Alasan ini keluar ketika satu dari pasangan memiliki status yang tidak pembolehkan dirinya menikah atau menikah untuk kedua kalinya. Contohnya PNS yang tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, maka jika si PNS ingin menikah lagi ia akan menikah siri sehingga tidak diketahui orang lain.

ü  Umur belum cukup.

Undang undang perkawinan mensyaratkan umur minimal untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika ada pasangan yang usianya belum memenuhi syarat tapi sudah berkeinginan untuk menikah, maka biasanya mereka melakukan nikah siri. Hal ini biasa terjadi pada pernikahan karena ”kecalakaan” atau pada orang-orang desa yang biasa menikah di usia sangat muda, meskipun sebenarnya diperbolehkan ketika mendapat izin dari orang tua, beberapa dari mereka tetap memilih untuk menikah soro.

ü  Untuk memuaskan nafsu syahwat tanpa berbuat zina.

 

3. Hukum Nikah Siri

 

A. Menurut hukum islam.

Jika nikah siri diartikan sebagai pernikahan tanpa wali, maka hukumnya adalah tidak sah karena tidak memenuki rukun nikah salah satunya adalah adanya wali dari pihak perempuanl. Nabi Muhammad SAW bersabda ”tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Jika nikah siri disebabkan karena ada pihak yang tidak setuju maka hukumnya tidak sah jika ketidak setujuan datang dari orang tua atau wali pihak perempuan. Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, Nabi Muhammad bersabda “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Jika nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan dalam lembaga negara tapi memenuhi syarat dan rukun nikah maka pernikahan itu syah menurut agama Islam.

 

B. Menurut hukum negara

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-undang itu diperkuat oleh PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 3 disebutkan:

  1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
  2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
  3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dari situ dapat kita simpulkan bahwa sebuah pernikahan hendaknya dicatatkan di lembaga negara. Jika sebuah pernikahan tidak dicatatkan, maka melanggar UU Perkawinan No.1 pasal 2 ayat 2 dan PP No.9 tahun 1975, tapi tidak ada sanksi atau hukuman yang akan diperoleh, dan pernikahan tetap sah menurut syariat.

 

4. Fungsi Pencatatan Pernikahan

 

Pencatatan pernikahan memang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Tapi pencatatan pernikahan ini memiliki fungsi yang penting bagi kedua belah pihak, terutama untuk pihak perempuan agar suami tidak bertindak sewenang-wenang. Fungsinya yang pertama adalah agar pernikahan memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terjadi sengketa terkait pernikahan dapat di proses melalui hukum.

Yang kedua adalah agar pasangan memiliki bukti bahwa mereka sudah melakukan pernikahan sehingga tidak timbul fitnah di kemudian hari. Yang ketiga adalah agar suami, istri, dan anak yang lahir dari mereka memiliki kejelasan status dihadapan hukum negara dan masyarakat.

 

5. Dampak Nikah Siri

a. Dampak Positif

  • Meminimalisasi adanya seks bebas
  • Menekan penyebaran virus HIV/AIDS

b. Dampak Negatif

  • Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum
  • Istri, suami, dan anak tidak memiliki status yang jelas di mata hukum dan masyarakat sehingga timbul dampak-dampak lain diantaranya:

ü  Timbul fitnah terhadap pasangan karena tidak diketahui pernikahannya atau karena tidak memiliki bukti yang kuat atas pernikahan.

ü  Sulit mengurus kebutuhan anak terutama terkait dengan pendidikan, karena anak tidak memiliki akta, atau sulit mengurus akta.

  • Jika suami meninggal, maka istri akan sulit menuntut haknya untuk mendapat warisan, demikian juga dengan anak dan sebaliknya.
  • Seandainya terjadi perpisahan, istri akan sulit mendapat harta gono-gini.
  • Jika terjadi suatu sengketa istri maupun suami tidak bisa memproses secara hukum
  • Suami seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap isteri karena isteri tidak bisa menuntutnya di jalur hukum
  • Wanita kurang dihargai karena dengan mudah suami bisa meninggalkan istrinya hanya dengan mengucap talak dan tidak perlu mengurusnya secara hukum.

BAB III. PENUTUP

 

1. Kesimpulan

 

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan bahwa nikah siri memiliki beberapa pengertian, tapi pengertian sesungguhnya adalah pernikahan yang sah menurut agama tapi tiak tercatat di lembaga negara. Nikah siri hukumnya sah menurut agama jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Nikah siri melanggar Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, tapi tidak ada ancaman hukuman bagi yang melakukannya.

Pencatatan pernikahan berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum pada pernikahan agar jika terjadi sengketa bisa diproses secara hukum. jika pernikahan siri dilakukan tanpa dilanjutkan dengan nikah secara resmi akan menimbulkan banyak kerugian terutama pada pihak wanita.

Dampak positif dan negatif dari nikah siri tidak seimbang dan lebih banyak dampak negatifnya. Jadi lebih baik melangsungkan pernikahan secara resmi yang sah menurut agama dan di hadapan hukum agar tidak merugikan salah satu pihak, dan agar suami dan isteri memiliki status yang jelas.

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s